• Rabu, 19 Desember 2018

Data dan Regulasi

No Nama Data/Regulasi View
1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

View

2 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

View

3 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

View

4 UU No.38 Tahun 2009 Tentang Pos

View

5 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

View

6 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers

View

7 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

View

8 PP No.5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

View

9 PP No.56 Tahun 1999 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Tbk

View

10 PP No.26 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Tbk.

View

11 PP No.36 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia

View

12 PP No.37 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia

View

13 PP No.52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Penjelasannya

View

14 PP No.53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit dan Penjelasannya

View

15 PP No. 78 Tahun Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Tbk

View

16 PP No.9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero)

View

17 PP No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

View

18 PP No.12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

View

19 PP No 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

View

20 PP No.27 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan

View

21 PP No.28 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

View

22 PP No.49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing

View

23 PP No.50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

View

24 PP No.52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

View

25 PP No.7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

View

26 PP No.51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

View

27 PP No.29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang terutang

View

28 PP No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

View

29 PP No.76 Tahun 2010 Tentang PNBP Yang Berlaku pada Kemkominfo

View

30 PP No.67 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.POS Indonesia

View

31 PP No.67 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.POS Indonesia

View

32 PP No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

View

33 PP No.15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 2009 Tentang Pos

View

34 PP No.80 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

View

35 PERPRES No.9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

View

36 PERPRES No.10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

View

37 PERPRES No.15 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

View

38 PERPRES No.35 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

View

39 PERPRES No. 23 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

View

40 PERPRES No. 62 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsiona Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran

View

41 PERPRES No. 29 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

View

42 PERPRES No. 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

View

43 PERPRES No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

View

44 PERPRES No. 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik

View

45 lampiran PERPRES No.96 Tahun 2014 — (PITALEBAR)

View

46 PERPRES No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019

View

47 PERPRES NO.54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

View

48 KEPRES No.50 Tahun 2000 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

View

49 KEPRES No.9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

View

50 KEPRES No.5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional

View

51 KEPRES No.20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional

View

52 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2010

View

53 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2011

View

54 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2012

View

55 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2013

View

56 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

View

57 Format ajuan nama subdomain baru

View

58 Format ajuan perubahan nama subdomain

View

59 Flowchart Pendaftaran Subdomain

View

60 Flowchart Perubahan Subdomain

View

61 Flowchart Permohonan Izin Usaha Warnet

View

62 Syarat dan form ajuan permohonan izin usaha warnet

View