Kamis ,April 22 2021

Kominfo dapat dukungan DPD untuk akselerasi transformasi digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk program akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, menyatakan dukungan lembaga tersebut untuk pembangunan Pusat Data Nasional, Pelayanan Publik lewat smart city, dan Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam rapat pembahasan perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, memberikan masukan terkait pengembangan teknologi informatika dan komunikasi dalam peningkatan pelayanan publik.

Indonesia saat ini memiliki infrastruktur tulang punggung serat optik nasional sepanjang 342.239 kilometer, yang dibangun dan dikembangkan bersama operator telekomunikasi. Sebanyak 12.229 kilometer di antaranya termasuk Jaringan Palapa Ring.

Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan rasio internet link untuk memperkecil disparitas digital, baik secara jumlah penduduk maupun kualitas. Prioritas Kominfo saat ini adalah membangun infrastruktur sampai 2024, yaitu pembangunan BTS 4G di 12.5548 desa dan kelurahan hingga akhir 2022. Infrastruktur di 3.435 titik merupakan komitmen operator telekomunikasi, sementara 9.113 menjadi wilayah kementerian melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi karena berada di wilayah 3T.

Pemerintah juga akan meluncurkan Satelit Multifungsi SATRIA-1 yang akan mencukupi kebutuhan internet cepat untuk 150.000 titik layanan publik pada kuartal III tahun 2023. Satelit SATRIA-1 adalah realisasi komitmen Pemerintah untuk menjangkau wilayah blankspot di daerah 3T dan perbatasan.

Pemerintah sedang membangun sistem yang mendukung interoperabilitas dan integrasi data secara nasional. Untuk pelayanan publik, terdapat Gerakan Menuju 100 Smart City yang ditujukan bagi 100 kabupaten dan kota terpilih.

Kementerian juga menyiapkan Program Pembangunan SDM di era digital.  Beberapa regulasi yang telah ada dan perlu dilaksanakan antara lain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, PP No. 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar, dan Peraturan Menteri (PM) No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Baca Juga

Takjub Dengan Berendo, Pengusaha Sukses Asal Bengkulu Sebut Kota Bengkulu Makin Maju

Bengkulu, InfoPublik – Kunjungan Maya Miranda Ambarsari ke Kota Bengkulu mendapat wejangan istimewa dari Wakil …